Monday, November 23, 2009

Tes CPNS

Oleh: Taufik Arbain

Kemarin minggu serentak di Kalsel bahkan se-Indonesia dilakukan tes masuk CPNS. Tesnya orang yang ingin menjadi argawai, kata orang kandangan. Saya teringat masa-masa melamar menjadi calon argawai ini baik di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk di Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa tahun mengikuti tes mengalami kegagalan, termasuk tes di Unlam sendiri,
hingga kali ketiga saya lulus menjadi argawai di lingkungan Unlam yang dikenal sebagai dosen.
Menarik mengamati orang-orang yang mengharap menjadi argawai. Tentu saja motifnya mendapatkan pekerjaan yang sampai saat ini masih dianggap memiliki kelas tersendiri (prestisius) di mata publik, sebuah situasi yang tidak jauh berbeda seorang priyayi zaman kolonial dulu. Kata teman yang sudah PNS, lain jalannya argawai lawan kada. Marasa maka tahu!!!, demikian teman membanggakan menjadi argawai.
Mereka yang datang pada hari mengikuti tes, beragam wajah yang tampak, dari berumur hingga wajah-wajah yang lebih muda atau baru lulus dari perguruan tinggi. Ada juga wajah yang sok nggak butuh menjadi argawai tetapi ikut, atau wajah yang cemas-cemas harap, termasuk wajah yang gengsi dan malu khususnya mereka yang umurnya hampir mendekati kadaluarsa untuk bisa mengikuti tes kembali.
Kemarin saya menyempatkan diri mengantar saudara yang mengikuti tes PNS di Banjarbaru. Saya memposisikan diri seperti kelompok orang-orang yang menjadi pengantar atau tim sabar menunggu. Banyak perbincangan yang saya tangkap dari mereka yang ragam latar belakang. Yang paling subtantif adalah soal kejujuran dan transparansi pihak penyelenggara tes bahwa tidak akan ada kolusi, atau pesanan maupun titipan siapa untuk mengambil hal calon argawai yang bukan haknya.
Saya terenyuh atas komentar-komentar mereka yang berulang kali mengantar saudara, isteri, suami maupun anak yang mengikuti tes selalu kecemasan berkisar soal adanya kolusi atau pesanan, lebih-lebih suami yang sambil mengurus anaknya menunggu istrinya.
Komentar mereka soal kejujuran panitia mengingatkan saya atas komentar pejabat yang berwenang bahwa tidak akan ada permainan dalam seleksi calon argawai ini. Apalagi semua proses dijaga ketat oleh aparat dan tim khusus, demikian komentar pejabat tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa seleksi ini relatif transparan dan bersih.
Tetapi menurut saya, sekalipun dikawal ketat aparat atau ada tim korektur, apakah hasil scoring jawaban peserta dikomunikasikan kepada publik? Bukankah tim korektur hanya melakukan koreksi dan tidak berwenang dalam menetapkan siapa yang lulus kecuali dari tim BKD sendiri? Bukankah mereka yang lulus dipublikasikan di media hanyalah nama dan nomor peserta seleksi? Komputer hanyalah alat baca, bukan media untuk menetapkan. Apa juga pentingnya membakar soal yang telah dipakai, bukankah yang penting mengarsifkan lembar jawaban, siapa tahu ada langkah untuk melakukan audit atas hasil jawaban peserta dengan pengumuman peserta yang lulus.
Sebagaimana isu santer yang saya tangkap dari para pengantar di pagi minggu itu. Ada diantara saudara mereka yang mengikuti tes merasa tidak semangat lagi bahwa salah satu formasi yang diperebutkannya sudah dipesan orang, dan informasi itu konon didapat dari aparat yang berwenang.
Mendengar komentar ini, saya mencoba positive thinking, lebih-lebih komentar pejabat berwenang pada harian pagi yang saya baca memberikan keyakinan tidak ada “permainan” dalam seleksi penerimaan argawai. Namun, lagi-lagi dari komentar itu termasuk desas-desus yang secara logika memberikan keyakinan signifikan, saya terkadang justru meragukan ucapan berwenang tersebut. Jangan-jangan benar apa yang dikhawatirkan para penunggu itu.
Kalau ia, berarti aparat keamanan, tim korektur dan tim lainnya hanyalah sekelompok argawai yang bekerja formalitas belaka, termasuk tes seleksi ini tidak lebih formalitas belaka juga. Karena tidak jarang pasca pengumuman terdengar si A lulus, si B lulus dimana orangtua, suami atau istri berbangga menunjukkan kemampuan finansialnya bahwa telah habis menyogok oknum argawai berwenang sekitar puluhan juta, bahasa lain memadahkan bahwa sugih.
Jadi jika kecemasan yang dikhawatirkan para pengharap argawai benar adanya, rupanya uang sogokan untuk memberi makan anak istri/suami telah menjadi kebanggaan bagi oknum argawai, termasuk pihak yang menyogok untuk mengumumkan dirinya bahwa sugih! Jika demikian, rupanya menjadi argawai sampai saat ini masih ada dan terus melewati proses kejam. Beruntunglah bagi orang-orang yang tidak melewati proses kejam itu.(Idabul,16 November 2009)